Kasus Century: Praktek Nyata Budaya Tribalisme - My articles - Publisher - Alumni Sejarah FIS UNNES
Monday, 05.Dec.2016, 2:19 AM
Main » Articles » My articles

Kasus Century: Praktek Nyata Budaya Tribalisme
Sebelumnya dalam perjalanan untuk menentukan keputusan pada sidang paripurna DPR masyarakat Indonesia kembali disuguhi adegan yang tidak mendidik. Sidang paripurna DPR kembali diwarnai kericuhan, penyebabnya Marzuki Alie sebagai Ketua DPR yang berasal dari Partai Demokrat sekaligus pemimpin sidang dianggap bertindak otoriter karena mengetuk palu sidang untuk mengakhiri sidang tanpa ada konsultasi dan persetujuan dari 3 wakil Ketua DPR lainnya yang kemudian diikuti oleh anggota DPR yang berusaha untuk memutuskan hasil pansus Century.

Kejadian kericuhan di dalam gedung DPR ini memang bukan untuk  yang kali pertama, sebab pada masa-masa sebelumnya kejadian tersebut pernah terjadi. Tiga wakil Ketua DPR kemudian mengadakan konferensi pers tentang kejadian yang berlangsung, ketiga-tiganya menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh Ketua DPR tersebut.

Kini masalah lain muncul sebagai tandingan atas riuhnya tudingan partai politik yang berseberangan dengan pemerintah yaitu masuknya 19 tokoh teras PDI Perjuangan yang tersangkut masalah pengangkatan Deputi Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom. Kini bukan lagi Partai Demokrat yang dilanda keresahan namun PDI Perjuangan-lah yang dibuat resah dengan munculnya kasus tersebut. Inikah budaya tribalisme (paham yang mementingkan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya dengan mengorbankan pihak lain yang berseberangan ideologi, kepentingan maupun politiknya) yang diajarkan oleh para pemimpin dan wakil rakyat kepada rakyat Indonesia?   

Budaya Tribalisme
Birokrasi dan lembaga kepartaian di negeri ini seperti sedang menderita sakit dengan obat yang over dosis, sehingga seolah berubah menjadi gurita yang memakan dirinya sendiri. Gejala tribalisme bisa dilihat dari perilaku KKN di dalam tubuh proses reformasi yang cenderung saling menghancurkan diantara kekuatan reformasi itu sendiri (Abdul Munir Mulkan. 2003:24). Hal ini dapat menjelaskan mengapa krisis nasional multi wajah yang sudah berlangsung beberapa tahun belum juga diatasi, bahkan meluas pada krisis moralitas dan kepercayaan sosial.

Lihatlah kasus-kasus besar yang akhir-akhir ini dipertontonkan oleh para pemimpin negeri ini. Praktek KKN, kriminalisasi kasus untuk kepentingan politik pihak tertentu, pengemplangan pajak, pelanggaran hukum untuk pemuasan diri, atau bahkan kasus-kasus yang melanggar norma meskipun mengatasnamakan undang-undang dan masih banyak lagi contoh lainnya yang memperlihatkan kebobrokan dunia hukum dan politik di negeri ini.

Justru keadaan kontras terjadi di sisi dan tempat lain yang berbeda yaitu di kehidupan rakyat bawah. Betapa takutnya masyarakat kecil untuk melakukan hal-hal kecil yang dianggap melanggar norma dan hukum karena mereka takut akan hukuman yang akan mereka terima yang tentu sangat tidak adil dan tidak sebanding dengan pelanggaran yang mereka lakukan.

Sungguh akan terjadi bila saja negeri ini memperbolehkan rakyatnya untuk melakukan penegakan hukum dengan tangannya sendiri, seperti seorang pencuri ayam yang harus babak belur atau  bahkan harus mati terpanggang ketika aksinya dipergoki oleh warga. Dan bayangkan berapa banyak jumlah pejabat negeri ini yang akan mengalami peristiwa yang serupa jika saja para koruptor dilepas di pusat-pusat keramaian tentu dia akan segera menjadi bulan-bulanan massa dan tidak lama kemudian akan menjadi mayat yang tidak ada harganya. Mengapa keadilan di negeri ini begitu sulit ditegakkan?

Seberapa besar perhatian para pemegang kekuasaan untuk memperhatikan kondisi masyarakat yang pada awal perjalanan karier mereka rakyat adalah pendukung dan ladang pendulangan suara. Mana janji yang pernah mereka sampaikan dalam kampanye politik menuju tampuk kekuasaan tersebut? Benarkah politik Tribalisme di negeri ini telah menjadi sebuah tradisi yang mengakar dan tidak akan dapat dihilangkan?

Tulisan ini bukan bermaksud untuk memprovokasi atau memanipulasi keadaan, namun lebih kepada keinginan agar keadilan benar-benar ditegakkan oleh para penguasa negeri ini, bukan keadilan yang tebang pilih atau keadilan untuk kepentingan tertentu.

Rakyat yang Malang
Masyarakat kecil atau yang biasa disebut rakyat, dari dulu mungkin tidak akan pernah berubah kondisi kehidupannya selama para pemegang kekuasaan masih menganggap bahwa kekuasaan mereka itu adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh diganggu serta digoyang oleh siapa pun, bahkan oleh rakyat yang merupakan pemilik kekuasaan yang sesungguhnya. Pandangan bahwa kekuasaan adalah amanat Tuhan memang bisa dijadikan dasar bagi sebuah kekuasaan. Namun, keyakinan yang sama  juga dengan mudah berarti tidak mungkinnya manusia mengganggu gugat atau mengontrol kekuasaan kecuali Tuhan sendiri.

Dalam hubungannya itulah kekuasaan negara atau kebangsaan begitu gampang menjadi penindas, diktator dan tirani. Inilah nasib kaum proletar tersebut di Indonesia, dari jaman kerajaan, penjajahan dan kemerdekaan keadaan tersebut tidak pernah berubah, bahkan lebih mengenaskan.

Kaum proletar memang ditakdirkan menjadi manusia yang malang, mereka hanya dijadikan pelengkap kehidupan dan pemenuhan ambisi orang-orang kaya atau pejabat dan mereka harus mampu bangun dan bekerja untuk kehidupannya sendiri. Mereka harus mampu mempertahankan amanat untuk terus meneruskan generasi, meskipun tertatih-tatih dalam menjalani hidup namun mereka masih berusaha keras agar tidak terlindas oleh kejamnya kehidupan. Kehidupan kejam yang sudah terkonsep, kehidupan yang mungkin dalam anggapan mereka akan sulit diubah kecuali oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan.

Ketidakmanpuan rakyat merumuskan kepentingannya terutama melalui permainan politik, menjadikan apa yang dilakukan oleh rakyat seringkali menimbulkan kesulitan dan persoalan yang lebih rumit. Sementara itu, banyak di antara rakyat kebanyakan tidak mampu memahami apa yang sesungguhnya yang sedang mereka hadapi dan peroleh. Sayangnya, dalam banyak kasus aktifitas dan partisipasi rakyat yang demikian itu justru dianggap sebagai tindakan yang merongrong kewibawaan pemerintah, mengganggu stabilitas nasional dan tidak bersedia berkorban untuk kepentingan umum atau negara.

Dalam kondisi yang demikian tidak ada yang dapat dilakukan oleh kaum proletar kecuali mengalah kepada keadaan. Adilkah ini?  Sungguh  ketidakadilan tidak bisa ditegakkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan tidak memiliki mentalitas yang baik, khususnya untuk merubah keadaan yang tidak adil tersebut menjadi keadaan yang benar-benar berkeadilan. Keadilan yang benar-benar bisa dirasakan oleh semua pihak.

Mentalitas Baru
Anomi kehidupan, mungkin itu yang terjadi sekarang ini. Sebuah ketidakpedulian individu terhadap kehidupan di sekitarnya karena individu-individu tersebut merasa bahwa orang lain disekitarnya sudah tidak peduli lagi dengan dirinya, buat apa mereka peduli dengan orang lain sementara yang dipedulikan tidak lagi peduli dengannya. Perubahan kehidupan yang cepat yang kemudian mereka cari dengan mencari pelarian yang tidak bertanggungjawab. Mereka merasa gagal dalam hidup ini yang  kemudian membawa mereka kedalam kehidupan yang tidak bertanggungjawab.

Anggapan bahwa pemerintah tidak lagi memiliki kepedulian kepada rakyat kecil, mungkin akan menjadi salah satu factor yang akan menyebabkan sifat anomi tersebut. Masalah-masalah yang seharusnya diurus oleh pemerintah seperti kesejahteraan, kesehatan, pendidikan sepertinya jauh panggang dari api. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah anggapan mereka yang di atas sana (legislatif dan eksekutif) hanya memperkaya diri sendiri, mewakili diri sendiri dan bukan untuk menyejahterakan dan mewakili rakyat yang menjadi konstituennya.

Kegagalan manusia saat ini merupakan buah dari kegagalan pendidikan dinegeri ini dimasa yang lalu. Mentalitas yang terbentuk saat ini adalah mental-mental penerabas untuk kepentingan sesaat. Banyak kasus di negeri ini yang harus berakhir di penjara, karena memang dari awal oleh para pelaku sadar atau tidak sadar sudah mempersiapkan diri mereka untuk mengantre menjadi penghuni hotel prodeo tersebut. Beberapa pejabat yang tersangkut kasus korupsi misalnya, mereka lebih memilih tinggal di penjara dalam waktu yang cukup lama daripada harus mengembalikan uang hasil korupsi yang mereka lakukan selama mereka menduduki jabatan politik tertentu. Perhitungan mereka bukan lagi kepada moralitas akan tetapi lebih kepada perhitungan ekonomi.

Lantas apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki mentalitas menerabas ini? Apakah kita harus melakukan amputasi terhadap  sebuah generasi? Jawabannya tentu bukan itu. Yang dapat kita lakukan sekarang adalah dengan cara memperbaiki sistem pendidikan kita, terutama pendidikan moral, akhlak, dan pendidikan agama. Bangsa ini berbeda dengan bangsa lain dimana pun di belahan dunia ini, sehingga kita berhak untuk memberikan pendidikan yang benar-benar sesuai dengan karakteristik bangsa ini. Bangsa ini harus mampu membangun mentalitas baru, mentalitas yang berorientasi pada proses bukan tujuan.

Perlu keberanian dan ketulusan dari pemegang kekuasaan untuk menjadikan dirinya sebagai motivator sekaligus pemegang kendali di garda depan untuk merubah semua problematika kehidupan perpolitikan dan etika bernegara di negeri yang kita cintai ini. Kehidupan yang dipenuhi rasa peduli dan saling mendorong kearah kebaikan bukan kearah yang menyebabkan hancurnya bangsa ini. Semoga bangsa yang kita cintai ini dapat melalui masa-masa sulit seperti ini dan menjadi negeri yang benar-benar dapat dijadikan kebanggan bagi seluruh masyarakatnya. Semoga!
Category: My articles | Added by: alumnisejarah (08.May.2010)
Views: 9545 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: